Asosiasi Pondok Pesantren: Eksekusi Mati Narkoba Tak Salahi Agama
Posted by
Unknown
on
Saturday, March 07, 2015
with
No comments
ilustrasi hukuman mati @djurnal.com |
Sikap tegas Pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi para terpidana
mati narkoba mendapat dukungan Asosiasi Pengasuh Pondok Pesantren.
Menurut mereka manusia berhak mewakili Tuhan untuk menghilangkan nyawa
seseorang dalam kondisi tertentu.
Penegasan ini disampaikan Ketua
Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul
Ulama Jawa Timur Gus Reza Ahmad Zahid menyikapi protes
pemerintah Australia terhadap rencana hukuman mati dua terpidana
narkoba asal negeri kanguru Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. "Tidak ada
masalah dengan hukuman mati itu dari segi agama, "kata Gus Reza kepada
Tempo, Jumat 6 Maret 2015.
Gus Reza menjelaskan, sebagai Khalifatullah, manusia bisa mewakili Tuhan
dalam menerapkan aturan Tuhan. Dalam konteks pemidanaan mati yang
diterapkan pemerintah Indonesia, Negara berhak mewakili Tuhan untuk
mencabut nyawa para terpidana. Apalagi hal itu dilakukan demi
menyelamatkan ribuan nyawa lain dari ancaman narkoba.
Para pengasuh pondok menurut dia sangat mendukung langkah pemerintah Indonesia yang tak memberi ampun kepada mereka. Bahkan mereka akan menyayangkan jika pemerintah terpengaruh dengan sikap pemerintah Australia untuk membatalkan eksekusi tersebut. "Pemerintah jangan plin plan, harus tegas," katanya.
Dia juga mengingatkan kepada para pegiat Hak Asasi Manusia yang kurang setuju dengan penerapan hukuman pidana untuk tidak berfikir parsial. Sebab pemidanaan mati ini tak bisa dilihat hitam putih tanpa memperhitungkan dampak perbuatan para pelaku.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo menolak keras tawaran Pemerintah Australia untuk membatalkan hukuman mati dua warganya. Australia menawarkan barter dengan tahanan Indonesia yang tengah menjalani hukuman di negeri itu.
Sumber: Tempo.co (http://www.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647868/Asosiasi-Pondok-Pesantren-Eksekusi-Mati-Narkoba-Tak-Salahi-Agama)
Para pengasuh pondok menurut dia sangat mendukung langkah pemerintah Indonesia yang tak memberi ampun kepada mereka. Bahkan mereka akan menyayangkan jika pemerintah terpengaruh dengan sikap pemerintah Australia untuk membatalkan eksekusi tersebut. "Pemerintah jangan plin plan, harus tegas," katanya.
Dia juga mengingatkan kepada para pegiat Hak Asasi Manusia yang kurang setuju dengan penerapan hukuman pidana untuk tidak berfikir parsial. Sebab pemidanaan mati ini tak bisa dilihat hitam putih tanpa memperhitungkan dampak perbuatan para pelaku.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo menolak keras tawaran Pemerintah Australia untuk membatalkan hukuman mati dua warganya. Australia menawarkan barter dengan tahanan Indonesia yang tengah menjalani hukuman di negeri itu.
Sumber: Tempo.co (http://www.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647868/Asosiasi-Pondok-Pesantren-Eksekusi-Mati-Narkoba-Tak-Salahi-Agama)
Categories:
Syariah
0 komentar :
Post a Comment